Sambas – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sambas dari Fraksi Partai Gerindra sekaligus Ketua Tim Percepatan Pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir (KSP) menyatakan optimistis proses percepatan persiapan Kabupaten Sambas Pesisir dapat segera terwujud.
Optimisme tersebut disampaikan saat pembahasan percepatan pemekaran, Rabu (28/1/2025). Ia menegaskan bahwa wilayah Sambas Pesisir sangat layak dimekarkan karena memiliki posisi strategis, baik dari sisi geografis maupun kepentingan nasional.
“Kabupaten Sambas Pesisir berhadapan langsung dengan Laut China Selatan dan berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Pemekaran ini sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial, menekan praktik perdagangan manusia, serta mengatasi peredaran narkotika yang kian meresahkan di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir. Menurutnya, dukungan kolektif menjadi faktor penting agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap daerah perbatasan.
“Pemekaran akan mempercepat pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Dengan begitu, cita-cita pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir dapat segera terwujud,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua IV Panitia Persiapan Kabupaten Sambas Pesisir (PPKSP), Erwin Saputra, menyampaikan apresiasi atas dukungan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sambas serta jajaran eksekutif yang terlibat aktif dalam proses pembahasan.
Erwin menjelaskan, tahapan persiapan pemekaran di tingkat kabupaten dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari verifikasi administrasi, kajian teknis, hingga pengambilan keputusan melalui rapat paripurna DPRD.
“Apabila persetujuan bersama telah disahkan, PPKSP berharap proses ini dapat segera ditindaklanjuti ke tingkat provinsi dengan melampirkan seluruh kelengkapan dokumen, termasuk persetujuan DPRD dan Bupati Sambas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Erwin menilai bahwa usulan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir tidak hanya berorientasi pada pemerataan pelayanan publik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penguatan ketahanan maritim nasional.
“Wilayah pesisir memiliki nilai strategis dalam pengelolaan ruang perairan, pengembangan sektor perikanan dan logistik, serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap risiko pesisir seperti abrasi, banjir rob, dan cuaca ekstrem,” pungkasnya.
