Kunker ke Komisi Informasi Kalbar, Ketua DPRD Sambas: Wujudkan Pemerintahan Transparan, Akuntabel

oleh
Pimpinan DPRD Sambas bersama Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Barat dalam kunjungan kerja DPRD Sambas di Pontianak

SAMBAS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas H Abu Bakar mengatakan DPRD Kabupaten Sambas telah melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Kunjungan kerja bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas katanya, dalam rangka memperkuat lembaga Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pembantu di DPRD Sambas.

Abu Bakar menjelaskan, Kedatangan Tim PPID dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas itu ke KI Kalbar, dalam rangka memperkuat dan memantapkan kelembagaan PPID Pembantu di DPRD Kabupaten Sambas. Selain itu, menegaskan komitmen dan dukungan DPRD terhadap iklim keterbukaan informasi publik.

“Alhamdulillah, dengan SDM dan struktur baru di sekretariat DPRD Sambas, mendorong Kinerja PPID yang merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan good governance, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel. Ini kita harapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat,” ujar H Abu Bakar.

Wakil Ketua I DPRD Sambas, Ferdinan Syolihin menambahkan bahwa dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka, bukan hanya membutuhkan perubahan karakter, mentalitas dan pola pikir di kalangan birokrasi pemerintah dan badan publik. Menurut dia, juga diperlukan adanya kemauan untuk mereformasi sistem dan pola kerja.

“Kita bersyukur, pengelolaan informasi dan dokumentasi di jajaran kita, sudah menunjukkan kearah yang lebih baik, dan memang masih banyak lagi yang bisa untuk semakin ditingkatkan,” kata Ferdinan.

Pemda menurut Ferdinan, juga sangat berkeinginan dan mendorong terus bagaimana implementasi dan kesadaran akan pentingnya sistem one data policy atau kebijakan satu data. Ferdinan yakin, dengan komitmen yang tinggi, kebaikan dari program keterbukaan informasi membawa percepatan pada pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh dan lebih bertanggung jawab.

“Dalam mewujudkan good governance, perlu adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Semoga penerapan dan semangat keterbukaan informasi, negeri kita semakin baik dalam segala hal kebaikan,” harap Ferdinan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.