Sambas – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas Lerry Kurniawan Figo mengatakan, wacana pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Perbatasan kembali mendapat perhatian DPRD Kabupaten Sambas.
Atas hal tersebut kata Figo, Komisi I DPRD telah melakukan konsultasi ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Konsultasi tersebut dalam rangka silaturahmi memperoleh informasi saran dan masukan mengenai wacana pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Perbatasan Daerah.
“Kami melihatnya, selaku daerah yang memiliki jalur atau akses perbatasan dengan negara tetangga, dan kompleksitas situasi perbatasan negara. Sudah seharusnya Kabupaten Sambas memiliki unit kerja khusus yang menangani perbatasan,” ujar Lerry Kurniawan Figo, Senin (22/04/2024).
Figo menjelaskan, untuk kedepan, kompleksitas permasalahan yang ada dititik perbatasan juga akan semakin dinamis. Dan Pemerintah kata dia, yang berinteraksi langsung dengan kondisi di lapangan sehingga dinilai yang lebih memahami apa yang perlu dan diperlukan bagi kemajuan pengelolaan perbatasan.
“Kita akui dan ucapkan terima kasih kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo, telah membangun Gedung PLBN Aruk yang megah, akses pelintasan resmi juga sudah lama diberlakukan dan BNPP juga dinilai sudah hadir dalam pengembangan perbatasan. Namun akan lebih optimal lagi, jika kita selaku daerah, memiliki unsur birokrasi yang khusus dalam merumuskan kebijakan maupun program kegiatan yang diperlukan dalam memajukan perbatasan kita,” katanya.
